BUPATI APRESIASI USULAN RAPERDA PERLINDUNGAN PETANI

Rabu, 13 September 2017 15:40:21 - oleh : dony


CILACAP - Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengapresiasi Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda Perlindungan Petani, yang diusulkan DPRD Cilacap. Hal ini disampaikan Bupati dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Cilacap, dengan agenda penyampaian tanggapan Bupati terhadap empat raperda usulan legislatif, Rabu (13/9/2017). Meski demikian secara substansif, Raperda tersebut masih perlu tambahan tiga komponen ruang lingkup.


Yakni pemberdayaan penguatan kelembagaan petani, serta monitoring dan evaluasi penyempuraan. Strategi pemberdayaan petani dilakukaan melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan, akses ilmu pengetahuaan teknologi dan informasi.


Terkait penguatan kelembagaan petani, menurut Bupati sangaat penting mengingat belum seluruh petani terwadahi dalam satu lembaga. Meski di Cilacap banyak dibentuk Gabungan Kelompok Tani, namun keberadaan lembaga ini belum optimal, terutama berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan anggotanya. Oleh karena itu diperlukan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah daerah secara berkesinambungan, melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, yang menjadi bagian dalam ruang lingkup Raperda ini.


Menurut Bupati, petani merupakan pelaku utama dalam pencapaian keberhasilan pembangunan pertanian, keberlangsungan pemenuhan swasembaada, serta kedaulatan dan ketahanan pangan. Di sisi lain, kencenderungan meningkatnya perubahan iklim, globalisasi, dan gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam, risiko usaha, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, merupakan ancaman yang serius.


“Perlindungan petani merupakan upaya untuk membantu petani menghadapi berbagai persoalan, seperti kesulitan memperoleh sarana prasarana produksi, keterbatasan lahan, kepastian usaha, risiko kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim. Sehingga ada kepastian hukum bagi terselenggaranya usaha tani di Cilacap”, tegas Bupati.


Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, strategi perlindungan petani ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya. Hal ini dilakukan melalui penyediaan sarana prasarana produksi pertanian, kepastian usaha, harga komoditas, penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi, ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa, sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim, serta asuransi pendidikan.(don) 


Foto : Ilustrasi

versi cetak

Berita Kabupaten Lainnya