DISHUB CILACAP DICANANGKAN SEBAGAI ZONA WBK/WBBM

Senin, 12 Maret 2018 11:20:24 - oleh : dony


CILACAP - Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap dicanangkan sebagai zona integritas Wilayah Bebas dari Korupsi serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) di jajaran Pemkab Cilacap. Pencanangan zona integritas dilakukan saat apel pagi, dipimpin Wakil Bupati Cilacap, Syamsul Aulia Rachman, Senin (12/3/2018). Penandatanganan Pakta Integritas dilakukan Kepala Dishub Cilacap, Tulus Wibowo, Inspektur Kabupaten Cilacap Imam Yudianto, beserta pejabat struktural Dishub, disaksikan Wakil Bupati.


“Ini OPD kedua setelah RSUD Cilacap yang menandatangani Pakta Integritas. Kami akan mendorong tiap OPD untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi, pungli, dan sebagainya”, kata Syamsul usai apel pagi.


Diharapkan, Pakta Integritas ini dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Terlebih Dishub Cilacap kini telah dicanangkan sebagai unit kerja berpredikat Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungan Pemkab Cilacap. Disamping itu, Syamsul meminta Pakta Integritas ini dipublikasikan secara luas kepada masyarakat, agar dapat memantau, mengawasi dan berperan serta dalam kegiatan reformasi birokrasi, khususnya di bidang pencegahan korupsi.


“Ini akan menjadi kontrol di lingkungan masing-masing, karena saat ini masyarakat yang merasa kena pungli atau birokrasi yang tidak sesuai laporan bisa melaporkan. Kadang bisa sampai Gubernur bahkan Presiden”, tambah Syamsul.


Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Cilacap, Tulus Wibowo mengaku, sektor perhubungan sempat mendapat trademark sebagai sektor yang sarat dengan korupsi, pungli, dan sebagainya. Oleh karena itu, pencanangan Zona Integritas WBK/WBBM di lingkungannya merupakan momentum untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang bebas dari korupsi.


“Makanya kita bersepakat untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan masyarakat dengan sebaik mungkin. Makanya kita berkomitmen mewujudkan WBK/WBBM”, kata Tulus.


Upaya tersebut, lanjut Tulus akan ditempuh dengan mewujudkan pelayanan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Tidak ada lagi birokrasi yang berbelit, uang ‘pelicin’, dan hanya menerima biaya administrasi yang diatur oleh regulasi. Khusus untuk layanan uji KIR kendaraan, menurut Tulus, sejauh ini makin baik. Tahun ini di UPT Majenang, layanan tersebut telah terselenggara dua kali seminggu dari sebelumnya yang hanya sekali seminggu.


“Satu hari bisa melayani 60 – 80 kendaraan. Kalau di Cilacap sudah setiap hari. Target retribusi kami untuk layanan tersebut tahun ini mencapai Rp 1,4 miliar”, pungkasnya.(dony/kominfo)


Foto : Wakil Bupati Cilacap Syamsul Aulia Rachman diikuti Inspektur Kabupaten Cilacap Imam Yudianto bersalaman dengan staf jajaran Dishub Cilacap usai apel pagi dan pencanangan zona WBK/WBBM di instansi tersebut, (Senin/12/3/2018)

versi cetak

Berita Kabupaten Lainnya