PENGELOLAAN PEMASYARAKATAN PERLU KOORDINASI LINTAS SEKTORAL

Jum`at, 12 Oktober 2018 14:11:28 - oleh : dony


CILACAP – Masih bebasnya wisatawan keluar masuk Pulau Nusakambangan, menjadi salah satu persoalan khusus terkait pengelolaan pemasyarakatan di pulau penjara tersebut. Hal itu disampaikan Kalapas Klas II A Permisan, Yan Rusmanto, saat menerima kunjungan Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Kamis (11/10/2018). 


Rombongan dipimpin Sekretaris Deputi Bidang Pertahanan, Brigjen Marinir Edy Djatmiko. Turut serta dalam rombongan, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Cilacap Wasi Ariyadi, Komandan Kodim 0703/Cilacap, Letkol Inf. Yudi Purwanto, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Cilacap, Kol. Laut (P) Teguh Iman Wibowo, serta kepala dan perwakilan OPD terkait.


“Kasus yang kini cukup menjadi perhatian khusus baik internal Kemenkumham maupun masyarakat yakni narkoba dan terorisme. Untuk itu ada Lapas yang khusus menangani narapidana kasus tersebut”, kata Yan Rusmanto.


Namun ada beberapa persoalan terkait pengelolaan pemasyarakatan di pulau tersebut, yakni keberadaan penduduk liar, banyaknya jalan tembus, masih bebasnya wisatawan keluar masuk di Pulau Nusakambangan. Persoalan lain yaitu adanya tanah timbul di Segara Anakan yang diklaim sebagai milik Pemkab Cilacap, dan drone ilegal yang dioperasikan di kawasan pemasyarakatan.


“Masuknya masyarakat luar melalui titik-titik yang tidak terpantau dengan alasan ekonomi juga menjadi persoalan khusus di Pulau Nusakambangan”, tambahnya.


Sekretaris Deputi Bidang Pertahanan Kemenko Polhukam RI, Brigjen Marinir Edy Djatmiko mengatakan perlunya kerjasama Kemenkumham dengan aparat keamanan dan pemerintah daerah, dalam menjaga kawasan pemasyarakatan. 


“Kemenkumham tidak akan mampu mengatasi persoalan penduduk liar dan pengamanan Pulau Nusakambangan secara optimal, sehingga membutuhkan kerjasama dengan aparat keamanan wilayah dan pemerintah daerah”, kata Edy.


Kunjungan Tim Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan ke Pulau Nusakambangan merupakan tindak lanjut atas pertemuan dengan Bupati Cilacap beberapa waktu lalu. Saat itu, Bupati Cilacap Tatto S. Pamuji mengusulkan adanya zonasi di Pulau Nusakambangan. Yakni kawasan pertahanan, cagar alam, hutan lindung, produksi hutan, kawasan tambang, kawasan lapas, dan kawasan pariwisata.(dony/kominfo)


Foto : Sekretaris Deputi Bidang Pertahanan Kemenko Polhukam, Brigjen Marinir Edy Djatmiko saat singgah Kecamatan Kampung Laut, Cilacap.

versi cetak

Berita Kabupaten Lainnya