PEMKAB CILACAP SAMPAIKAN ENAM RAPERDA KE DPRD

Selasa, 18 Desember 2018 13:24:53 - oleh : dony


CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap menyampaikan enam Rancangan Peraturan Daerah (Perda) kepada DPRD Kabupaten Cilacap, dalam Rapat Paripurna di Kantor DPRD Cilacap, Selasa (18/12/2018). Dalam hal ini Bupati Tatto Suwarto Pamuji diwakili Wakil Bupati Syamsul Aulia Rachman.


Enam Raperda tersebut yakni Perubahan Atas Perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan LPPL Radio Bercahaya FM, Pencabutan Atas Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan  dan Retribusi Izin Gangguan, serta Raperda Izin Usaha Industri


Kemudian Raperda Izin Usaha Kawasan Perikanan, Raperda Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan, serta Rencana Induk Pembangunan  Kepariwisataan Daerah Tahun 2018 – 2025.


Pemkab Cilacap menilai, Perda Nomor 22 Tahun 2012 dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan dinamika peraturan perundang-undangan, dengan terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.


“Peninjauan kembali terhadap Perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan LPPL Radio Bercahaya FM, dilakukan  dengan melakukan perubahan dalam substansi pasal-pasal dalam Perda dimaksud”, kata Wabup.


Sedangkan Pencabutan terhadap Perda Nomor 16 Tahun 2012 tentang Izin Gangguan dan Retribusi Izin Gangguan, dilakukan untuk memenuhi tuntutan kemudahan usaha (ease of doing business). Sehingga berbagai kegiatan usaha nantinya tidak lagi memerlukan izin gangguan.


Selanjutnya, Raperda Izin Usaha Kawasan Industri dilatar belakangi pandangan bahwa pembangunan industri perlu didukung oleh struktur industri yang mandiri dan berdaya saing dengan mendayagunakan sumber daya secara optimal dan efisien untuk mendorong perkembangan industri di Kabupaten Cilacap.


“Raperda Izin Usaha Kawasan Industri juga mencantumkan mekanisme perizinan IUKI dan IPKI yang menjadi kewenangan Bupati yang pelaksanaan perizinannya didelegasikan kepada DPMPTSP”, tambah Wabup.


Raperda Izin Usaha Kawasan Perikanan diusulkan untuk mewujudkan kelestarian dan keseimbangan ekosistim hayati sumber daya perikanan. Sehingga kegiatan sektor perikanan harus dikelola mekanisme perizinan agar guna dan dapat memberikan nilai tambah secara nyata.   


Raperda Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Izin Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan bertujuan memberi dasar hukum pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dan Izin Pendirian Lembaga kursus dan Pelatihan.


Sedangkan Raperda Rencana Induk Pembangunan  Kepariwisataan Daerah Tahun 2018 – 2025 akan menjadi dasar hukum yang sangat penting bagi pengembangan dan pengelolaan sumber daya pariwisata budaya dan alam yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap.(dony/kominfo)


Foto : Wabup Syamsul Aulia Rachman (kiri) menyerahkan draft enam Raperda usulan Pemkab Cilacap kepada Ketua DPRD Cilacap, Taswan.

versi cetak

Berita Kabupaten Lainnya