Penerima Bantuan Penanganan Kemiskinan Harus Sesuai BDT

Jum`at, 13 September 2019 14:40:40 - oleh : tina


CILACAP - Penanganan kemiskinan di Kabupaten Cilacap merupakan tanggung jawab bersama antar seluruh OPD. Meski demikian, penanganannya harus tepat sasaran. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu acuan yang terintegrasi dalam sebuah Basis Data Terpadu.


Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Maruf saat membuka dan memimpin Public Hearing Rancangan Peraturan Bupati Cilacap tentang Strategi Penanganan Kemiskinan melalui Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Data Terpadu, di Aula Bappelitbangda Cilacap, Jumat (13/9/2019).


Dalam acara ini, Sekda didampingi Kepala Bagian Hukum Setda Cilacap, Hadiman dan Kepala Bappelitbangda Cilacap, Sumbowo. Hadir pula para pejabat Setda, kepala dan Perwakilan OPD, serta tamu undangan lainnya.


"Kemiskinan merupakan tanggung jawab semua OPD, namun penanganannya harus tepat sasaran sehingga kita mengacu kepada Basis Data Terpadu", kata Farid.


Dijelaskan, Pemkab Cilacap telah menyalurkan beberapa bantuan untuk warga miskin di sejumlah wilayah. Antara lain rehab RLTH, jambanisasi, dan sebagainya. Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Cilacap Sumbowo mengatakan, Basis Data Terpadu (BDT) kini menjadi acuan tunggal sasaran penerima bantuan penanggulangan kemiskinan.


Penyusunan BDT sendiri mengacu pada hasil Musyawarah Desa (Musdes), agar ada keterpaduan data antara pemerintah pusat dan daerah. "Seseorang yang diusulkan sebagai penerima bantuan, namun tidak tercantum dalan BDT otomatis pengajuan tersebut tidak dapat diproses", jelasnya.


Dengan adanya keterpaduan data, pelayanan dan pendampingan pemerintah kepada masyarakat akan semakin mudah. Dampaknya akan mendukung pelaksanaan percepatan program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan. Acara Public Hearing ini juga diisi sesi tanya jawab untuk mendapat saran dan masukan guna penyempurnaan Perbup dimaksud.(gs/kominfo)


Foto : Istimewa

versi cetak

Berita Kabupaten Lainnya