Diskominfo Gelar Evaluasi Layanan Informasi Publik dan Website OPD

Rabu, 4 Desember 2019 07:49:00 - oleh : dony


CILACAP - Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Evaluasi Layanan Informasi Publik dan Website Perangkat Daerah, Selasa (3/12/2019). Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan layanan informasi publikasi dan website perangkat daerah.


Acara tersebut dibuka Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik Kominfo Cilacap, Sukaryanto, S.SiT., mewakili Kepala Diskominfo. Peserta merupakan  Kasubag Umum dan Kepagawian masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Cilacap.


Dalam paparannya, Kabid Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik Kominfo Cilacap, Sukaryanto, S.SiT., mengatakan, rapat evaluasi dilaksanakan untuk mengevaluasi pelaksanaan PPID pembantu dan pengelola website OPD. 


"Kita sampaikan berdarkan hasil evaluasi perengkingan PPID se-Jawa Tengah, Kabupaten Cilacap masuk tahap uji publik. Dari 35 kabupaten/kota, kita masuk 20 besar," kata dia. 


Kendati demikian, pihaknya masih menunggu hasil perengkingan selanjutnya. "Kita masih menunggu, apakah Kabupaten Cilacap masuk katagori kabupaten yang informatif atau menuju informatif," ujar Sukaryanto.


Sukaryanto menyebutkan, masih ada beberapa PPID pembantu yang belum menampilkan menu terkait data-data keterbukaan informasi publik. Pasalnya, hal tersebut menentukan perengkingan PPID se-jawa Tengah. 


"Terkait penilaian perankingan, tentunya didukung dengan website PPID pembantu. Kita evaluasi, ada beberapa PPID pembantu yang belum baik, artinya datanya belum diupload, ada pada website Dispermades, Disporapar dan BPPKAD," kata dia. 


Pihaknya memeberikan waktu satu minggu, untuk memperbaiki website tersebut. Dengan mencontoh website Diskominfo, PUPR Cilacap maupun PPID Jateng. 


"Kita akan monitor terus, jika dalam waktu yang ditentukan belum diupdate, maka di 2020 nanti ada perombakan pengelola website ataupun dalam waktu dekat ini honor pengelola website tidak diberikan," tegas Sukaryanto.(*)


Foto : Kabid Pengelolaan IKP, Sukaryanto (kedua dari kanan) menekankan agar PPID pembantu melaksanakan kewajiban layanan informasi publik dengan baik.

versi cetak

Berita Kabupaten Lainnya