DISDUKCAPIL SOSIALISASIKAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

Selasa, 6 November 2018 14:04:08 - oleh : dony


CILACAP – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap menggelar Sosialisasi Pemanfaatan Data Kependudukan, di Hotel Dafam Cilacap, Selasa (6/11/2018). Sosialisasi dibuka Asisten Administrasi dan Umum, Drs. Indro Cahyono, MM, dan diikuti 100 peserta dari OPD, unsur badan hukum pelayanan publik.


Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap,  Puji Wahyanti, S.Sos, MM dalam laporannya menjelaskan, kegiatan ini diselenggarakan untuk memberikan informasi baik administratif maupun teknis terkait mekanisme pemanfaatan data kependudukan, sesuai Permendagri Nomor 61 Tahun 2015.


“Juga untuk percepatan langkah-langkah dan implementasi pemanfaatan data dan dokumen kependudukan pada OPD dan badan hukum pelayanan publik di Kabupaten Cilacap”, kata Puji saat membacakan laporan panitia.


Melalui kegiatan ini, panitia berharap jalinan kerjasama antar OPD dan badan hukum pelayanan publik di Kabupaten Cilacap terkait pemanfaatan data kependudukan semakin meningkat. Panitia menghadirkan 2 pejabat teknis dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah sebagai narasumber.


Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji yang diwakili Asisten Administrasi dan Umum Drs. Indro Cahyono melalui sambutannya mengungkapkan, pemanfaatan data kependudukan merupakan aktivitas pemberian hak akses atas data kependudukan dari Mendagri kepada lembaga pengguna, dalam rangka peningkatan kualitas layanan publik, penelitian, perencanaan pembangunan, atau penegakan hukum.


“Kementerian Dalam Negeri mendelegasikan kewenangan pemanfaatan data kependudukan kepada Dirjen Dukcapil, Gubernur, dan Bupati/Walikota sesuai dengan skala kewenangannya”, paparnya.


Dijelaskan, ada 3 jenis pemanfaatan data kependudukan yakni data agregat yang meliputi himpunan data perseorangan berupa data kuantitatif, data kualitatif, pemadanan / penyandingan / pencocokan data, serta akses data penduduk by name by address by NIK. Proses pemberian izin oleh Dirjen Dukcapil diatur dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan lembaga pengguna.


“Apabila masyarakat dapat memahami pentingnya dokumen kependudukan, maka secara otomatis akan terwujud data kependudukan yang tertib, akurat dan valid”, pungkasnya.(dony/kominfo)

versi cetak

Berita Kabupaten Lainnya