Sekda : Bantuan Penanggulangan Kemiskinan Jangan Salah Sasaran

Selasa, 9 April 2019 14:44:28 - oleh : dony


CILACAP – Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Maruf memaparkan ada 8 desa yang masuk kategori merah, 34 desa kategori kuning, dan 29 desa kategori hijau. Adapun desa yang masuk kategori merah kemiskinan yakni Desa Binangun Kecamatan Bantarsari dan Desa Karanggintung Kecamatan Gandrungmangu.


Kemudian Desa Jenang, Pahonjelan dan Salebu Kecamatan Majenang, Desa Gentasari Kecamatan Kroya, dan Desa Adimulya dan Limbangan Kecamatan Wanareja. Sekda berharap, program pengentasan kemiskinan di desa-desa tersebut dapat diakomodir pada tahun 2020.


“Syukur syukur sekarang sudah banyak yang diintervensi, kalau belum diharapkan bulan ini sudah selesai diidentifikasi. Sehingga butuhnya apa, kurangnya apa, nanti kita intervensi melalui dukungan anggaran, CSR, atau Baznas”, kata Sekda.


Sekda menambahkan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Cilacap harus benar benar obyektif dalam mengidentifikasi kebutuhan desa miskin. Tujuannya agar program yang disusun tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan tersebut.


“Butuhnya apa, jangan sampai salah sasaran. Misalnya butuh bantuan pangan atau permodalan, tetapi malah diberi penyuluhan. Harus fokus, siapa yang bertanggung jawab mengidentifikasi”, tegasnya.


Sementara itu Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cilacap Uong Suparno menjelaskan, berdasarkan verifikasi dan validasi Basis Data Terpadu (BDT) ada 273.654 rumah tangga yang masuk dalam BDT. Data ini sangat penting seiring banyaknya program bantuan sosial, hibah, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi warga miskin.


“Ini by name by address. Sehingga data yang ada pada kami silakan dimanfaatkan oleh seluruh OPD di Kabupaten Cilacap, untuk memberikan bantuan sosial dan hibah untuk warga miskin”, kata Uong.


BDT merupakan suatu sistem data elektronik yang berisi nama dan alamat dan memuat informasi sosial, ekonomi dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia. BDT merupakan data mikro yang diperoleh melalui sensus.


Ditambahkan, penyaluran seluruh hibah dan bansos mulai dari KIS, KIP, PKH, RTLH, maupun bantuan pangan non tunai, tak lepas dari pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dalam pengawasannya, BPK akan mengacu pada BDT yang ada di setiap daerah.(dn_gs/kominfo)


Foto : Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Maruf menegaskan penyaluran bansos untuk desa miskin jangan sampai salah sasaran, baik bentuk maupun penerima.

versi cetak

Berita Kabupaten Lainnya