You are currently viewing Bupati Sampaikan Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022
Bupati Tatto S. Pamuji menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi atas perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022.

Bupati Sampaikan Tanggapan Atas Pandangan Umum Fraksi Terhadap Perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022

CILACAP – DPRD Kabupaten Cilacap kembali menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Tanggapan Bupati terhadap Pandangan Umum fraksi – fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2021 dan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022, Selasa (14/9/2021).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Cilacap Taufik Nurhidayat, didampingi Wakil Ketua DPRD Sindi Syakir, Purwati, dan Saiful Musta’in. Hadir pula Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf, para Asisten Sekda, dan anggota DPRD Cilacap.

Terkait penurunan realisasi pajak, Bupati mengungkapkan PPKM darurat berdampak langsung terhadap pelaku usaha. Meski demikian untuk meminimalisir kebocoran, Pemkab Cilacap telah melakukan inovasi pembayaran pajak menggunakan kode bayar (billing system) melalui aplikasi SITAXDA.

“Adapun pada sektor Retribusi Daerah, upaya yang kami lakukan adalah dengan membangun sistem digitalisasi Retribusi Daerah secara online dan terintegrasi yang selambatlambatnya akan diimplementasikan pada tahun 2023”, kata Bupati.

Terkait upaya pemulihan ekonomi, Pemkab Cilacap menganggarkan Rp 43,32 milyar dalam anggaran perubahan, untuk Pemberdayaan UMKM, Program Hubungan Industrial, Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Program Penempatan dan Perencanaan Tenaga Kerja, Penyediaan dan Pengembangan Sarpras Pertanian, serta Pengelolaan Perikanan Budidaya dan Tangkap.

Sementara itu, dalam rangka mendukung kenaikan PAD sesuai Nota keuangan RAPBD 2022, Pemkab Cilacap telah melakukan sejumlah upaya. Antara lain Pendataan Obyek dan Subyek Pajak PBB-P2 di tiga wilayah Kecamatan Kota. Pemutakhiran data PBB-P2 untuk ASN dan Anggota DPRD. Penyesuaian Tarif Pajak Daerah. Penyesuaian NJOP untuk ketetapan PBB-P2, serta Rencana digitalisasi Retribusi Daerah.

Selanjutnya dalam rangka mengurangi angka pengangguran, pemulihan ekonomi dan ketahanan sosial di Kabupaten Cilacap, pada RAPBD 2022, Pemkab Cilacap melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian telah mengalokasi anggaran untuk Program Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja sebesar Rp 1,6 milyar.

Program Penempatan Tenaga Kerja sebesar Rp 354,84 juta dan Program Perencanaan dan Pembangunan Industri sebesar Rp 21 1,89 milyar. Anggaran tersebut diarahkan untuk memperkuat kelompok usaha masyarakat pedesaan antara lain pelatihan tata boga, menjahit, olahan makanan, las listrik, sablon, perbengkelan, pelatihan Calon Pekerja Migran Indonesia dan pencari kerja.(dn/kominfo)

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM