Kembangkan Ekonomi Inklusif, Cilacap Akan Bentuk Komite Ekonomi Kreatif
Sekretaris Disporapar Cilacap, Paiman menerangkan perlunya pembentukan Komite Ekonomi Kreatif untuk menyinergikan berbagai potensi ekonomi kreatif.

Kembangkan Ekonomi Inklusif, Cilacap Akan Bentuk Komite Ekonomi Kreatif

CILACAP – Pemulihan dan penguatan ekonomi menjadi salah satu program prioritas pemerintah di masa pandemi Covid-19. Dalam hal ini, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta ekonomi kreatif menjadi salah satu sektor terkuat dan potensial untuk dikembangkan.

Mendasari hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata berupaya memfasilitasi terbentuknya Komite Ekonomi Kreatif. Komite ini akan menjadi wadah bagi para pelaku ekonomi kreatif, serta sarana bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan sektor tersebut.

FGD Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif

Pada tahap awal, Disporapar Kabupaten Cilacap bersama sejumlah OPD terkait menggelar Focus Group Discussion (FGD) pembentukan Komite Ekonomi Kreatif, di Java Resto, Jl. dr. Sutomo Cilacap, Selasa (1/12). Acara tersebut dibuka Sekretaris Disporapar Cilacap, Paiman, didampingi Kabid Pemasaran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Erni Sunarti.

Dalam sambutannya, Paiman mengungkapkan, Komite Ekonomi Kreatif akan menjadi mitra pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan sesuai dengan arah perkembangan ekonomi kreatif berskala global. Terpenting, memulihkan kelesuan industri ekonomi kreatif yang terdampak pandemi Covid-19 serta beradaptasi terhadap kebiasaan baru.

“Ekonomi kreatif lahir dan berkembang pada 1997 ketika terjadi resesi ekonomi. Terbukti, sektor ini mampu bertahan dan berkembang di tengah krisis ekonomi. Demikian juga saat ini, para inovator dan pelaku ekonomi kreatif diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif”, kata Paiman.

Komite Ekonomi Kreatif

Ketua Komite Ekonomi Kreatif wilayah Banyumas, Anggit Pandu Baskoro yang hadir dalam acara tersebut membenarkan, Komite Ekonomi Kreatif dibentuk untuk menjawab tantangan global. Agar efektif, perlu adanya studi dan pendekatan empiris mengenai berbagai persoalan yang terjadi di lapangan.

“Selama ini banyak komunitas pelaku ekonomi kreatif yang tidak terfasilitasi pemangku kebijakan. Sehingga akhirnya berjalan sendiri-sendiri. Pembentukan Komite ini nantinya akan menjadi wadah bagi komunitas tersebut untuk membentuk sebuah ekosistem ekonomi kreatif terpadu”, jelasnya.

Pernyataan tersebut dikuatkan oleh salah satu pelaku ekonomi kreatif yang bergerak di sub sektor Kriya, Erna Juliana. Menurut dia, Komite Ekonomi Kreatif diperlukan dalam pengembangan ekonomi inklusif. Pemanfaatan teknologi informasi di era 4.0 menjadi kekuatan baru dalam mendorong pengembangan ekonomi kreatif.

“Perlu adanya revolusi digital desa. Sehingga membuka kesempatan perluasan kemakmuran ekonomi. Pada akhirnya tiap orang tidak harus bekerja di kota, namun memiliki gagasan gagasan baru yang dapat diterapkan dan dikembangkan di desa”, jelasnya.

Dalam pertemuan ini, peserta membentuk tim formatur untuk menyusun struktur Komite Ekonomi Kreatif Cilacap. Nantinya, struktur tersebut diisi para pelaku ekonomi kreatif, dengan Bupati Cilacap, Wakil Bupati, serta Ketua DPRD Cilacap sebagai pembina. Adapun dinas/OPD terkait berperan sebagai pengarah dalam merumuskan program kerja.

Pembentukan Komite Ekonomi Kreatif ini merupakan tindak lanjut dari SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 500/42 tahun 2019. Di dalamnya terdapat 17 sub sektor ekonomi kreatif, meliputi kroya, kuliner, fashion, arsitektur, game, aplikasi, desain produk, desain komunikasi visual, musik, penerbitan, seni rupa, TV dan Radio, seni pertunjukan, serta fotografi.(dn/kominfo)

[pvcp_1]

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM