Dinas Pertanian Cilacap Optimalkan Program Pendukung Sektor Pertanian
Dari kiri, Kepala Dispertan Cilacap Supriyanto, Kabid Prasarana, dan Sarana Sigit Widayanto dan Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Erma Syahyuni menjelaskan program kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Tahun 2020, Jumat (4/9).

Dinas Pertanian Cilacap Optimalkan Program Pendukung Sektor Pertanian

CILACAP – Pertanian menjadi salah satu sektor yang tetap produktif selama masa pandemi Covid-19. Di sisi lain, sektor ini memegang peranan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Untuk mendukung hal tersebut, sejak awal 2020 Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap mengoptimalkan beberapa aspek pendukung pertanian.

3 Perhatian Utama Dinas Pertanian Cilacap

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Supriyanto, Jumat (4/9) menjelaskan, ada tiga hal yang menjadi perhatian utama tahun ini. Yakni pelaksanaan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani, penyertipikatan tanah/aset milik/dalam penguasaan Pemkab Cilacap, dan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Di Kabupaten Cilacap, dasar hukum penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani diatur dalam Surat Bupati Cilacap Nomor 521/04297/33 tanggal 30 Juli 2020 perihal Implementasui Percepatan Kartu Tani. Persiapan yang dilakukan yakni koordinasi dengan Bank Rakyat Indonesia dan Produsen Pupuk (PT. Pusri dan PT. Petrokimia Gresik), serta Sosialisasi Implementasi Kartu Tani di seluruh wilayah kecamatan.

“Kami juga telah menyampaikan Surat Bupati Cilacap tersebut yang pada intinya agar Camat meneruskan informasi tersebut kepada Kepala Desa/Lurah dan disampaikan kepada petani i wilayah kerjanya tentang penggunaan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi”, jelasnya.

Penggunaan Kartu Tani secara penuh dalam penebusan pupuk bersubsidi berlaku mulai 1 September 2020. Meski demikian, ada beberapa persoalan di lapangan yakni belum semua petani menerima Kartu Tani, Kartu Tani tidak aktif, petani belum terdata dalam e-RDKK, dan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi Kabupaten Cilacap untuk tahun 2020, khususnya jenis Urea dan SP 36.

Oleh karena itu, petani yang belum terdata dalam Simpi Kartu Tani diharaopkan segera mendaftar melalui koordinator penyuluh. Sedangkan petani yang sudah terdata namun belum memiliki/menerima kartu tani agar menghubungi BRI di wilayahnya atau melalui PPL. “Bagi KPL yang belum tersedia EDC atau rusak segera menghubungi BRI Cabang atau BRI unit di wilayahnya”, tambahnya.

Untuk program Penyertipikatan Tanah Aset Milik/Dalam Penguasaan Pemerintah Kabupaten Cilacap, hingga 31 Agustus 2020 telah dilakukan pemasangan patok sementara sebanyak 963 titik bangunan atau 98,36 % bersamaan dengan pendataan kepemilikan lahan dan pelepasan hak bidang tanah. Obyek penyertipikatan berupa Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), Sumur Pertanian, Dam Parit, Jalan usaha Tani dan Balai Penyuluhan Pertanian perolehan tahun 2016  sampai 2018 dengan total jumlah 978 titik bangunan.

Sementara itu Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap, Sigit Widayanto menjelaskan, untuk program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP), pembiayaannya terbagi dalam dua kategori yakni dari APBN (AUTP Mandiri) dan  APBD Provinsi Jawa Tengah. Untuk AUTP Mandiri, petani hanya menanggung 20% dari total premi Rp 180.000 per hektar per musim tanam yakni Rp 36.000. Sedangkan sisanya Rp 144.000 disubsidi pemerintah.

“Sampai 31 Agustus 2020 tercatat ada 454 kelompok tani peserta AUTP Mandiri dengan jumlah 18.682 petani dan total lahan pertanian seluas 9.871,04 hektar”, kata Supriyanto.

Adapun AUTP yang bersumber dari APBD Provinsi  Jawa Tengah beranggotakan 10.481 petani dari 222 kelompok tani. Premi  sebesar Rp 180.000 ditanggung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 100 % melalui Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Program ini berlaku sejak April hingga September 2020 dengan sasaran seluas 35.000 hektar lahan pertanian di seluruh Provinsi Jawa Tengah.

“Sedangkan alokasi Kabupaten Cilacap seluas 3.300 hektar untuk 7 kecamatan di wilayah yang berpotensi gagal panen yakni Patimuan, Kedungreja, Kawunganten, Jeruklegi, Kroya, Binangun, dan Nusawungu”, kata Sigit.

Hingga saat ini, lanjut sigit, Pemerintah telah mencairkan klaim program AUTP dengan nilai total Rp 294.180.000. Rinciannya yakni AUTP APBN sebesar Rp 40.260.000 untuk 14 petani dari 1 kelompok tani dengan luas lahan pertanian 6,71 hektar, dan AUTP APBD sebesar Rp 253.920.000 untuk 89 petani dari 18 kelompok tani dengan luas lahan pertanian 42,320 hektar.(dn/kominfo)

Baca Juga : Dinas Pertanian Kabupaten Cilacap Turut Tingkatkan Produktivitas Padi, Suplemen Pupuk Cair Jadi Alternatif
Jumlah Pengunjung : 119
image_pdfimage_print

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM