You are currently viewing Gelar Rakor Kehumasan, Kadis Kominfo : Jangan Jadi Korban Disinformasi
Kepala Diskominfo Kabupaten Cilacap, M. Wijaya (kedua dari kiri) meminta petugas kehumasan OPD agar selektif dalam menelaah informasi.

Gelar Rakor Kehumasan, Kadis Kominfo : Jangan Jadi Korban Disinformasi

CILACAP – Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Kehumasan di Ruang Jalabhumi, Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, Selasa (7/12/2021). Rapat dihadiri para pejabat dan staf kehumasan dari OPD jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap.

Acara tersebut dibuka oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap, Drs. M Wijaya, M.M. Adapun narasumber acara yakni Pimpinan Redaksi Radar Banyumas Yudhis Fajar Kurniawan, dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik, Sherly Diah Permana.

Dalam sambutannya, Wijaya mengingatkan agar petugas kehumasan lebih teliti dalam menelaah informasi. Berita maupun informasi yang belum jelas kebenarannya harus senantiasa diklarifikasi agar tidak menimbulkan disinformasi.

“Banyak sekali informasi yang harus dibaca secara tuntas. Jangan kemudian baru baca headline-nya langsung share, harus selektif, jangan jadi korban perkembangan teknologi”, tambahnya.

Kabid Pengelolaan Informasi dan Pengembangan Komunikasi Publik, Sherly Diah Permana menjelaskan, Humas Pemerintah bertanggung jawab untuk menciptakan citra baik pemerintah. Humas juga diperlukan untuk menyampaikan informasi kepada publik tentang program, kebijakan, capaian, dan prestasi pemerintah.

“Humas harus bisa menjadi corong untuk pemerintah dalam membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu perannya sangat strategis,” jelasnya.

Pimpinan Redaksi Radar Banyumas, Yudhis Fajar Kurniawan mengungkapkan, pemerintah dan Dewan Pers memiliki misi yang sama dalam memerangi hoaks. Agar tujuan kehumasan dalam membangun citra baik pemerintah dapat berjalan lancar, perlu adanya kerjasama dengan media massa yang telah terverifikasi Dewan Pers.

“Selain itu wartawan semestinya terikat dengan kode etik jurnalistik dan narasumber memiliki hak menolak wartawan yang tak lolos UKW,” terangnya.(dn/kominfo)

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM