Presiden Jokowi Minta Penerapan New Normal Bertahap
Forkopimda Kabupaten Cilacap mengikuti teleconference bersama Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Presiden Jokowi Minta Penerapan New Normal Bertahap

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap bersama Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 mengikuti tele conference bersama Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Ganjar Pranowo, Selasa (30/6). Acara ini diikuti 35 pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

Dalam pengantarnya, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan ada 11 kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masih membutuhkan perhatian khusus. Bahkan dua diantaranya yakni Kota Semarang dan Kabupaten Demak masuk zona merah Corona.

Menanggapi hal tersebut, Gugus Tugas telah menempuh beberapa upaya penanggulangan. Diantaranya meningkatkan target rapid test dan meningkatkan PCR test. Selain itu kegiatan yang melibatkan massa pada zona merah masih diperketat.

“Sedangkan untuk daerah zona kuning dan mendekati hijau, tetap dipantau perkembangannya supaya tidak ada penambahan lagi”, jelasnya.

Presiden Jokowi Gelar Vicon

Sementara itu dalam sambutan pengarahannya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia akan segera memasuki tatanan normal baru di semua sektor. Pemerintah Daerah perlu mencermati perkembangan situasi di wilayah masing-masing, agar tidak terjadi second wave atau bahaya gelombang II wabah virus Corona.

“Secara umum memang saat ini tengah terjadi kontraksi ekonomi global. Jadi kita harus hati hati mengelola krisis ini agar urusan kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan”, kata Jokowi.

Jokowi juga mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terburu buru menerapkan tatanan normal baru sebelum menempuh tahapan-tahapannya. Saran dari para pakar dan scientis harus menjadi dasar rujukan agar kebijakan dan pengambilan keputusan dapat tepat sasaran.

Adapun tahapan yang harus ditempuh sebelum memasuki normal baru yaitu prakondisi dan timing. Apabila hal ini telah dilalui, sektor ekonomi yang menjadi prioritas dapat segera dibuka. “Kalau misalnya sektor pariwisata siap, silakan. Sektor industri siap, silakan. Tetapi harus tetap dibatasi, tidak langsung semuanya”, jelasnya.(dn/kominfo)

Baca juga : 

Jumlah Pengunjung : 20
image_pdfimage_print

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM