Kaji Raperda Perizinan Lingkungan, DPRD Kabupaten Cimahi Studi ke Cilacap
Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman (kanan) berjabat tangan dengan Ketua DPRD Kabupaten Cimahi Achmad Zulkarnain yang berkunjung bersama Pansus I DPRD Kabupaten Cimahi untuk studi Pelayanan Perizinan Lingkungan.

Kaji Raperda Perizinan Lingkungan, DPRD Kabupaten Cimahi Studi ke Cilacap

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap, Senin (10/2) menerima kunjungan pimpinan dan anggota Pansus I DPRD Kabupaten Cimahi. Rombongan yang berjumlah 17 orang tersebut diterima Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, di Ruang Prasanda, Rumah Dinas Bupati Cilacap.

Turut mendampingi, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Cilacap, Wasi Ariyadi, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Cilacap, Awaludin Muri, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dian Arinda Murni, serta beberapa pejabat dan perwakilan OPD terkait.

Kunjungan yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Cimahi, Achmad Zulkarnain ini terkait studi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cimahi tentang Pelayanan Perizinan Lingkungan, yang akan dilaksanakan hingga tanggal 11 Februari.

IMG 9152 scaled

Dalam sambutannya, Wabup menjelaskan bahwa pemerintah daerah saat ini dituntut menyediakan layanan yang berkualitas, cepat, tepat, dan murah. Pemkab Cilacap telah menjawabnya dengan menyusun penetapan standar operasional prosedur (SOP) pada tiap unit kerja di lingkungan Pemkab Cilacap.

“Penetapan Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan, serta SOP oleh kepala perangkat daerah/unit kerja sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat”, kata Wabup.

Terkait pelakasanaan perizinan di Kabupaten Cilacap, Pemkab Cilacap melalui DPMPTSP telah menerapkan Online Single Submission (OSS) untuk mengampu pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik (online).

Sedangkan khusus pelaksanaan perizinan lingkungan, ada dua perangkat daerah yang mengampu yakni DPMPTSP sebagai pintu masuk semua pelayanan perizinan, dan Dinas Lingkungan Hidup selaku perangkat daerah teknis yang membidangi pelayanan perizinan terkait.

“Ini merupakan implementasi dari terbitnya PP Nomor 24 Tahun 2018 yangmewajibkan seluruh kabupaten menerapkan OSS, yang ditindaklanjuti Peraturan Bupati Cilacap Nomor 75 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik (online)”, tambahnya.

IMG 9128 scaled

Ketua DPRD Kabupaten Cimahi, Achmad Zulkarnain berharap, kunjungan ini makin mempererat silaturahmi sekaligus mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Cimahi maupun Cilacap, khususnya dalam pembahasan materi Raperda Tentang Pelayanan Perizinan Lingkungan Hidup.(dn/kominfo)

Jumlah Pengunjung : 227
image_pdfimage_print

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM

Leave a Reply