You are currently viewing Kelima Kalinya, Pemkab Cilacap Pertahankan Opini WTP dari BPK RI
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali (kedua dari kiri) menyerahkan penghargaan predikat WTP atas LKPD Kabupaten Cilacap TA 2020 kepada Bupati Tatto Suwarto Pamuji. Opini WTP ini menjadi yang kelima bagi Pemkab Cilacap dalam penyajian LKPD.

Kelima Kalinya, Pemkab Cilacap Pertahankan Opini WTP dari BPK RI

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap kembali meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020. Keberhasilan ini menjadi yang kelima kalinya bagi Pemkab Cilacap mempertahankan WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah Ayub Amali, kepada Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, di Kantor Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Kamis (20/5/2021). Bupati didampingi Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat dan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Farid Ma’ruf.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah, Ayub Amali mengapresiasi kerja keras Pemkab Cilacap bersama DPRD Kabupaten Cilacap. Sehingga menghasilkan laporan keuangan yang akuntabel. Pihaknya berpesan agar Pemkab Cilacap terus menyempurnakan perbaikan terhadap beberapa catatan yang ditemukan, untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

WhatsApp Image 2021 05 20 at 16.33.40

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menyampaikan, keberhasilan ini merupakan buah kerja keras seluruh ASN jajaran Pemkab Cilacap. Bupati berharap, prestasi ini dapat terus ditingkatkan dan dipertahankan, sehingga kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cilacap semakin baik.

“Terimakasih kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras, sehingga kita bisa mempertahankan predikat WTP yang kelima kalinya”, kata Bupati.

Sebagai informasi, opini WTP dari BPK RI merupakan pernyataan resmi pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah. LKPD yang baik dan akuntabel, selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh DPRD dan pemerintah daerah dalam pengalokasian anggaran.(dn/kominfo)

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM