Monev Pemeringkatan Informasi

Monev Pemeringkatan Informasi Publik Disosialisasikan Lewat Webinar

CILACAP – Untuk mengukur sejauhmana kepatutan Badan Publik dalam pengelolaan, penyediaan data dan mnginformasikannya  kepada publik, Komisi Informasi Jawa Tengah secara bertahap mengadakan Monev Pemeringkatan Informasi bagi Badan Publik di wilayah Jawa Tengah, Selasa (29/7)

Monev Pemeringkatan Informasi diikuti Seluruh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Publik maupun Organisasi Perangkat Daerah Diskominfo se Jateng. Komisioner Komisi Informasi Jawa Tengah, Susiawan menyatakan, pihaknya ingin mengetahui seberapa banyak transformasi kelembagaan dan Keterbukaan Informasi Publik.

Dalam Webinar yang berlansung sekitar 2 jam tersebut, Sekretaris Daerah-Sekda Jawa Tengah, Herru Setiadhi mengakui, pemeringkatan ini menjadi langkah penyediaan dan pemberian data menuju open data. Sesuai amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai ikhtiar pemerintah dalam mewujudkan transparansi akses informasi sebagai kebutuhan.

Namun menurutnya, Monev Pemeringkatan Informasi ini bukan sekedar untuk memperoleh rangking atau peringkatan tertentu, tetapi lebih kepada keberanian Badan publik maupun OPD  untuk menjadin keterbukaan informasi, baik yang berkaitan dengan kinerja lembaga dalam pengelolaan keuangan maupun pengadaan barang dan jasa.” Yang tidak kalah pentingnya adalah Keterbukaan dalm percepatan Penanganan COVID-19”,  jelas Sekda Jawa Tengah Herru.

Sekda Jawa Tengah Herru Setiadhi juga mengapresiasi kerjasama Komisi Informasi Jateng, bersama Badan Publik, OPD khususnya Diskominfo se Jawa Tengah yang telah berkoordinasi dengan baik dalam penyediaan Infomasi melalui PPID masing-masing.

Hasil Persentase Monev Website Kelompok Kabupaten / Kota di Jawa Tengah

Sementara dari hasil pemeringkatan untuk kelompok Kabupaten Kota se Jawa Tengah masih ditemukan adanya penilaian Tidak Informatif 26 %, Informatif 18 %, Menuju Informatif 29 %,  Cukup Informatif 20 % dan Kurang Informatif 17 %.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika-Diskominfo Propinsi Jawa Tengah, Riena Retnaningrum memgharapkan angka peringatkatan 26 %  tidak informatif dalam tahun 2020 ini dapat dihilangkan dan meningkat paling tidak menjadi kurang reaktif dan terus meningkat.

“Untuk itu kepada Tim Pendamping dari PPID Utama di propinsi maupun Kabupaten Kota, saya berharap dapat melakukan pendampingan dan menjadi konsultan bagi Badan Publik maupun tim PPID Pembantu”, terangnya.

Usai pemaparan dari Komosioner Komisi Informasi Jateng seputar hasil Monev tahun 2019 lalu dan model baru Monev Pemeringkatan Informasi tahun 2020, Webinar diakhiri dengan dialog secara langsung maupun menjawab pertanyaan dari Chat yan sudah dikirimkan oleh peserta maupun partisipan.(agd/kominfo)

Website PPID Utama Pemkab Cilacap


Jumlah Pengunjung : 63