You are currently viewing Optimalkan Retribusi dan PAD, Pemkab Cilacap Kembangkan E-PAD
Kepala BPPKAD Cilacap Ahmad Fauzi dalam acara penandatanganan NPHD tanah Pemkab Cilacap kepada Polres Cilacap, Rabu (8/9/2021). Pada kesempatan terpisah, Fauzi menjelaskan optimalisasi pajak dan keuangan daerah akan dilakukan melalui penerapan E-PAD.

Optimalkan Retribusi dan PAD, Pemkab Cilacap Kembangkan E-PAD

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) melakukan terobosan inovatif untuk mencegah kebocoran dan mengoptimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).

Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap, Ahmad Fauzi menjelaskan, seluruh layanan pajak daerah akan didigitalisasi melalui Elektronik PAD (E-PAD). Dalam penerapannya, BPPKAD bekerjasama dengan Bank Jateng dalam penyediaan layanan dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap sebagai penyedia central billing system.

“Nanti target PAD bisa dilihat secara online, dan bisa diakses dimanapun melalui handphone. Sehingga dapat diketahui secara realtime oleh masyarakat”, kata Fauzi.

Sistem ini akan menyasar seluruh sektor dengan potensi retribusi. Secara menyeluruh, E-PAD akan terkoneksi dengan seluruh OPD pengampu retribusi di Kabupaten Cilacap. Saat ini peraturan Bupati yang akan menjadi dasar hukum  digitalisasi retribusi tengah disiapkan.

Fauzi menambahkan, pemanfaatan teknologi informasi secara terintegrasi melalui Central Billing System untuk pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah secara signifikan dan membentuk sumber daya manusia pengelola keuangan daerah yang adaptif, produktif, inovatif dan kompetitif.

Sementara itu Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji saat menyampaikan tanggapan atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Cilacap atas Raperda Perubahan APBD 2021 dan RAPBD 2022, Selasa (14/9/2021) menjelaskan, inovasi pembayaran pajak tersebut dilakukan meenggunakan kode bayar (billing system) melalui aplikasi SIXTADA.

“Adapun pada sektor Retribusi Daerah, upaya yang kami lakukan adalah dengan membangun sistem digitalisasi Retribusi Daerah secara online dan terintegrasi yang selambat lambatnya akan diimplementasikan pada tahun 2023”, tegas Bupati.(dn/kominfo)

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM