You are currently viewing Pemkab Cilacap Gelar Konsultasi Publik RKPD 2022
Konsultasi Publik RKDP 2022 merupakan tahapn awal penyusunan KUA PPAS sebagai landasan penyusunan APBD.

Pemkab Cilacap Gelar Konsultasi Publik RKPD 2022

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap melalui Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda) menggelar Konsultasi Publik Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022.

RKPD ini merupakan yang terakhir dari penjabaran operasional tahunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017 – 2022. Acara yang digelar di Ruang Jalabumi Setda Cilacap, Rabu (6/1/2021) ini dipimpin Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji.

Sambutan Bupati Pada Konsultasi Publik RKPD 2022

Dalam sambutannya, Bupati meminta agar berbagai kekurangan dalam pelaksanaan RKPD sebelumnya disempurnakan dalam RKPD ini. Dia meminta kebijakan Bangga Mbangun Desa menjadi pedoman dalam penyusunan rencana kerja tahun 2022.

“Apa yang kurang kemarin, harus disempurnakan. Acuannya satu yaitu Bangga Mbangun Desa”, kata Bupati.

Kegiatan ini merupakan forum koordinasi dan konsultasi antar pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan, serta program dan kegiatan pembangunan daerah. Hasilnya akan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang akhirnya menjadi APBD.

Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat, Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf, Ketua TP PKK Kabupaten Cilacap, serta para pejabat dan kepala OPD di jajaran Pemkab Cilacap.

Usai pembukaan, acara dilanjutkan paparan Arah Kebijakan Pembangunan 2017-2022 oleh Sekda Farid Ma’ruf. Pokok-Pokok Pikiran DPRD disampaikan oleh Ketua DPRD, paparan tentang Kerangka Keuangan Daerah oleh Kepala BPPKAD Subiharto dan paparan Arah kebijakan Keuangan Daerah Pemkab Cilacap Tahun 2022 oleh Kepala Bappeda Sumbowo.

Konsultasi public ini juga diisi tanya jawab dengan moderator Sekda Farid Ma’ruf serta diakhiri dengan penandatanganan berita acara hasil konsultasi publik.(dn/kominfo)

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM