CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tahun 2024 tingkat Kabupaten Cilacap, Senin (25/11/2024) di Aula RSUD Cilacap.
Dalam laporan penyelenggara, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dr. Ari Windy Hardhanu, mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Cilacap berdasarkan hasil survei Gizi Balita (SSGBI) Tahun 2019 sebesar 23,18%, sedangkan target prevalensi stunting nasional tahun 2024 adalah 14%. Berdasarkan SSGBI tahun 2021 stunting kabupaten Cilacap 17,9% dan tahun 2022 turun menjadi 17,6% atau 0,3%.
“Sedangkan tahun 2023 menjadi 18,5 % berdasarkan SKI, tapi ini lebih rendah daripada rata-rata Jawa Tengah 20,7 %,” terangnya.
Maka dari itu, lanjut Ari, dalam rangka Kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Cilacap, maka perlu dilaksanakan Rakor dan Evaluasi TPPS Tingkat Kabupaten Cilacap dengan tujuan untuk mereview pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) di Kabupaten Cilacap dan membangun dan meningkatkan koordinasi, komunikasi lintas sector dalam PPS.
“Kegiatan ini ditujukan juga untuk mereview PPS tingkat Kabupaten Cilacap dan tindak lanjut serta terwujudnya kesepakatan dalam membangun dan meningkatkan komuniaksi sinergitas unsur sectoral guna merumuskan strategi dan komitmen bersama dalam PPS,” tambahnya.
Kegiatan diikuti oleh 120 peserta yang merupakan Tim Pelaksana TPPS di wilayah Kabupaten Cilacap.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap, Jarot Prasojo, dalam sambutannya menekankan pentingnya upaya kolaboratif dalam mencegah stunting.
“Stunting berdampak serius terhadap tumbuh kembang anak dan harus dicegah sejak 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kami mengajak seluruh elemen masyarakat dan stakeholders untuk berkomitmen bersama menurunkan angka stunting di Kabupaten Cilacap,” katanya.
Intervensi penanganan stunting di Cilacap mencakup layanan spesifik, seperti pemantauan pertumbuhan balita dan pemberian ASI eksklusif, serta intervensi sensitif melalui peningkatan akses sanitasi dan edukasi pola asuh. Hingga Triwulan III 2024, capaian beberapa indikator sudah “on track”, seperti skrining anemia pada remaja putri (91,83%) dan pemberian makanan tambahan untuk anak (96%).
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap, dr. Pramesti Griana Dewi, memaparkan bahwa upaya strategis juga didukung oleh Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. “Sinergi lintas sektor menjadi kunci. Kami terus mendorong optimalisasi program berbasis desa dan penguatan koordinasi hingga tingkat kecamatan,” ungkapnya.
Dalam evaluasi ini, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Cilacap, Endah Setiarini menyoroti tantangan yang masih dihadapi, seperti integrasi program yang belum optimal dan rendahnya dukungan sosial masyarakat.
“Ke depan, fokus akan diarahkan pada 10 desa lokus stunting tahun 2025 untuk mempercepat pencapaian target,” pungkasnya.
Melalui Rakor ini, Pemkab Cilacap berkomitmen melanjutkan inovasi dan praktik baik dalam upaya penurunan stunting, demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan. (my/tia/kominfo)
