Pemkab Cilacap Gelar Rakor Rencana Pengembangan Kawasan Industri

Pemkab Cilacap Gelar Rakor Rencana Pengembangan Kawasan Industri

CILACAP – Pemkab Cilacap terus menempuh berbagai upaya mengembangkan kawasan industri di wilayahnya. Kali ini, bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Pemkab Cilacap menggelar Rakor Rencana Pengembangan Kawasan Industri Baru.

Rakor dibuka Bupati Tatto Suwarto Pamuji di Ruang Gadri, Rumah Dinas Bupati Cilacap, Kamis (25/7/2019). Turut hadir dalam acara tersebut Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekda Cilacap, Wasi Ariyadi, sejumlah kepala dan perwakilan OPD, perwakilan lembaga/kementerian, dan undangan lainnya.

Dalam paparannya, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Wasi Ariyadi menjelaskan, rencana pengembangan kawasan industri di Kabupaten Cilacap didasari PP No. 13/2017 tentang Perubahan Atas PP No. 26/2008 tentang RTRW yang menetapkan Perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).

“Selain itu Cilacap juga menjadi bagian dari wilayah pertumbuhan strategis baru yang terhubung dengan Tanjung Lesung – Sukabumi – Pangandaran”, kata Wasi.

Sejumlah aktivitas nasional di Kabupaten Cilacap yakni keberadaan kilang minyak berkapasitas 400.000 BPH yang menyuplai 30 persen kebutuhan nasional. PLTU dengan kapasitas terpasang 1.920 MW dan terkoneksi jaringan listrik Pulau Jawa, Madura, hingga Bali.

“Di Cilacap juga ada kawasan industri, antara lain pengisian LPG, pengolahan aspal, pabrik pelumas, pelabuhan laut Tanjung Intan, dan Pelabuhan Perikanan Samudera Cilacap”, tambahnya.

Adapun rencana pengembangan kawasan industri baru meliputi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Bengawan Donan di Kutawaru sekitar 4.000 ha, KPI Bulupayung seluas 1.625 ha yang masuk Kawasan Strategis Provinsi, dan KPI Cilacap Timur 1.810 ha yang sebagian besar untuk industri perikanan terpadu.

Selanjutnya perluasan KPI Karangkandri yang semula 125 ha menjadi 500 ha, perluasan KPI Bunton yang semula 450 ha menjadi 550 ha, dan KPI Cilacap existing 550 ha, di mana area Kawasan Industri Cilacap (KIC) seluas 135,5 ha telah terjual seluruhnya.

Jadi Prioritas

Kawasan industri Bengawan Donan menjadi prioritas mengingat proyek strategis nasional  RDMP Pertamina RU IV Cilaca menggunakan lahan milik KIC seluas 50 ha. Pada lahan tersebut terdapat beberapa industri seperti pengolahan kayu, smelter, dan pabrik drum dengan banyak tenaga kerja sehingga harus direlokasi.

“Pertimbangan lainnya yakni munculnya industri derivatif baru yang akan mengolah hasil kilang RDMP sperti industri petrokimia, sehingga membutuhkan kawasan baru untuk mendukung PSN”, jelasnya.

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Rahman berharap, rencana pengembangan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan.

Diakui, upaya ini tak mudah dilakukan karena beberapa lokasi pada lahan perluasan industri merupakan kawasan khusus di bawah wewenang lembaga/kementerian tertentu. Oleh karena itu rencana ini membutuhkan pembahasan lintas sektor, agar pelaksanaannya tidak bertentangan dengan regulasi.

“Namun pelaksanaannya sendiri membutuhkan koordinasi agar tidak bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu pembahasan ini akan kita lanjutkan di Jakarta dengan kementerian terkait”, ujarnya.(dn/kominfo)

Foto : Bupati Tatto S. Pamuji (kiri) bersama Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Arif Rahman saat membuka Rakor Rencana Pengembangan Kawasan Industri Baru di Cilacap.

Leave a Reply