You are currently viewing Pemkab Cilacap Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri

Pemkab Cilacap Hadiri Rakor Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Kemendagri

CILACAP – Dalam rangka pengendalian inflasi di Indonesia, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kembali menyelenggarakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Gubernur, Bupati dan Walikota se-Indonesia melalui video conference, Selasa (24/01/2023). Hadir dalam acara, Pj. Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar, Sekretaris Daerah Awaluddin Muuri beserta para asisten, Kepala OPD dan tamu undangan lainnya di Ruang Prasandha Pendopo Wijayakusuma Cakti Cilacap.

Saat membuka Rakor, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan kembali mengenai arahan Presiden Joko Widodo pada rapat koordinasi sebelumnya, yaitu agar mengendalikan inflasi, menurunkan kemiskinan ekstrem, menurunkan stunting, menyelesaikan permasalahan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah, menunjukan keunggulan dan keunikan setiap daerah, menjaga stabilitas politik dan keamanan menjelang Pemilihan Umum 2024 serta menjamin kebebasan beragama.

“Arahan dari Presiden ini penting dan menjadi patokan bagi kita dalam bekerja kedepannya. Beliau juga memerintahkan agar rapat maupun pengecekan dan tindakan lapangan dapat dilakukan oleh semua Pemerintah Daerah. Kepala Daerah fokus utama pada pengendalian inflasi. Jika tiga kali berturut-turut melebihi angka inflasi nasional, saya akan laporkan kepada Presiden”, ungkap Mendagri.

Untuk diketahui, inflasi Indonesia berada di angka 5,51% dan menduduki peringkat 145 dari 186 negara di dunia. Target kedepan inflasi nasional dapat membaik dan menyentuh angka 3%.

Menanggapi hal tersebut, Plt. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada Badan Pusat Statistik (BPS), M. Habibullah menyampaikan arahan untuk menghadapi inflasi. Dikatakan Habibullah, inflasi pada bulan Januari biasanya disebabkan karena menurunnya angka produksi bahan baku pangan karena puncak panen akan terjadi pada bulan Maret hingga April. Dalam hal ini, Pemerintah harus bisa mengendalikan tidak hanya pada sisi demand, namun juga sisi supply.

Sejalan, Deputi Bidang Pangan Ketersediaan dan Stabilitas Pangan pada Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa menyampaikan bahwa ada 9 jenis bahan pangan yang harus diperhatikan karena berpotensi mengalami kenaikan. Bahan pangan tersebut diantaranya beras premium, beras medium, bawang merah, cabai merah keriting, cabai rawit merah, telur ayam ras, gula konsumsi, minyak goreng curah dan Jagung Tk. Peternak. Dengan demikian, upaya stabilisasi harga yang dapat dilakukan pada dua minggu terakhir di bulan Januari diantaranya menjaga inflasi di periode menjelang HBKN Puasa dan Lebaran 2023, pemantauan harga dan ketersediaan pasokan langsung di pasar, serta optimalkan program yang dapat mendukung pencegahan inflasi. (pink/aji/kominfo)

IMG 4427
IMG 4424

Pingky Marsella Effendie

DISKOMINFO REPORTER TEAM