You are currently viewing Pemkab Cilacap Upayakan Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Kawasan
Kepala Disperkimta Kabupaten Cilacap, Ir. Sujito, M.Si menjelaskan upaya penyelesaian sengketa lahan Desa Cimruti, Jumat (26/2/2021).

Pemkab Cilacap Upayakan Penyelesaian Permasalahan Lahan dan Kawasan

CILACAP – Pemerintah Kabupaten Cilacap terus berupaya mencari penyelesaian sengketa lahan di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan. Namun untuk menjawab rekomendasi Balai Pengawasan Lahan dan Kawasan Hutan (PLKH) atas penggantian wilayah, Pemkab Cilacap merasa keberatan.

Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimta) Kabupaten Cilacap, Sujito menjelaskan, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. “Kalau penyelesaiannya demikian (penggantian lahan), Pemkab Cilacap agak keberatan. Karena kami berupaya mengikuti aturan, ternyata baru 2 hektar saja membutuhkan waktu enam tahun”, jelasnya.

Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kunjungan Lapangan Tim Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Marves) atas sejumlah permasalahan lahan di Kabupaten Cilacap, Jumat (26/2/2021). Rapat dibuka Wakil Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman dan dipandu Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf.

Permasalahan Lahan Desa Cimrutu

Permasalahan lahan di Desa Cimrutu muncul karena daerah permukiman itu berada di kawasan hutan. Padahal Undang Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa kawasan hutan tidak boleh berubah.

Namun kawasan hutan di Cimrutu, itu telah berubah menjadi permukiman desa berdasarkan SK Gubernur Jawa Tengah. Sehingga Pemkab Cilacap menilai persoalan tersebut Ini perlu diselesaikan, agar status tanahnya menjadi jelas. Sebab kawasan tanah Desa Cimrutu, masih masuk ke dalam peta kawasan hutan

“Kami berharap ada alternatif lain. Walaupun tadi disebutkan ada persediaan tanah timbul sekitar 2.700 hektar, tapi ini sudah akan dicadangkan di Bengawan Donan”, tambah Sujito.

Terkait dengan program pemanfaatan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) di Kabupaten Cilacap, Sujito menjelaskan program yang juga menyangkut kawasan Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan dan Desa Bantar Kecamatan Wanareja telah dilaporkan kepada Gubernur Jawa Tengah.

Selanjutnya Gubernur Jateng telah menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut. Namun Pemkab Cilacap belum mendapatkan informasi terkini terkait langkah-langkah yang akan ditempuh.

Adapun untuk permasalahan lahan antara PTPN IX dan warga Desa Bantar Kecamatan Wanareja, Sujito dan Tim Menko Marves optimistis persoalan tersebut dapat terselesaikan. Dengan dimediasi pemerintah desa dan kepolisian, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga kondusifitas wilayah. Persoalan itu kini telah disampaikan ke Kantor ATR/BPN Cilacap.(dn/kominfo)

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM