You are currently viewing Pemkab Cilacap Sampaikan Nota Keuangan Raperda APBD Perubahan 2021 dan RAPBD 2022
Bupati Tattp S. Pamuji menyerahkan Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2021 dan RAPBD TA 2022 kepada DPRD Kabupaten Cilacap, Kamis (9/9/2021).

Pemkab Cilacap Sampaikan Nota Keuangan Raperda APBD Perubahan 2021 dan RAPBD 2022

CILACAP – Pemkab Cilacap menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan Nota Keuangan Rancangan APBD Tahun 2022 kepada DPRD Kabupaten Cilacap. Penyampaian tersebut diserahkan Bupati Tatto Suwarto Pamuji kepada Wakil Ketua DPRD Cilacap Purwati, dalam Rapat Paripurna di kantor DPRD Cilacap, Kamis (9/9/2021).

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Cilacap, Purwati. Hadir pula Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Taufik Nurhidayat, Wakil Ketua DPRD Sindi Syakir dan Saiful Mustain, Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap Farid Ma’ruf, para Asisten Sekda, Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap Ahmad Fauzi, serta sejumlah anggota DPRD. Rapat paripurna juga diikuti secara virtual oleh pejabat dan kepala OPD jajaran.

Dalam sambutannya, secara garis besar Bupati menyampaikan, pendapatan daerah turun sebesar Rp 86,629 milyar dari Rp 3,317 trilyun pada APBD Definitif menjadi Rp 3,231 trilyun dalam APBD Perubahan 2021. Belanja daerah turun Rp 106,052 milyar dari Rp 3,646 trilyun menjadi Rp 3,54 trilyun.

Penerimaan Pembiayaan turun Rp 21,772 milyar dari Rp 356,354 milyar menjadi Rp 324,581 milyar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan turun Rp 2,35 milyar dari 17,35 milyar menjadi Rp 15 milyar. Terkait Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2022, pembangunan diarahkan pada Peningkatan Kualitas Infrastruktur Wilayah Mencapai Universal Akses (Kumuh, Sanitasi dan Air Minum).

Ada enam pokok prioritas pembangunan tahun 2022, yakni peningkatan kualitas infrastruktur untuk mempercepat konektivitas dan pemenuhan pelayanan dasar dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup, pengembangan perekonomian berbasis potensi lokal dan ketahanan pangan melalui pembangunan ekonomi kerakyatan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kualitas sumber daya manusia, percepatan pengurangan kemiskinan, pengangguran penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), pemberdayaan keluarga, peningkatan keamanan, ketentraman dan perlindungan masyarakat baik dari gangguan sosial dan kebencanaan, dan pemantapan tata kelola pemerintahan dan peningkatan daya saing daerah.

Pendapatan daerah TA 2022 direncanakan sebesar Rp 2,908 trilyun dengan rincian pendapatan asli daerah Rp 727,611 milyar, pendapatan transfer        Rp 1,944 trilyun, dan lain-lain PAD yang sah Rp 236,442 milyar.

 “Target pendapatan tersebut mengalami kenaikan  sebesar Rp 77,24 milyar atau naik 2,73% dibandingkan target Pendapatan pada APBD 2021 diluar DAK dan Bankeu dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 2,83 trilyun” kata Bupati.

Belanja Daerah pada RAPBD TA 2022 direncanakan sebesar Rp 3,04 trilyun, turun Rp 115,89 milyar atau 3,67% dibandingkan dengan Belanja Daerah pada APBD 2021 diluar DAK dan Bankeu dari Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 3,15 trilyun.

Rencana Belanja Daerah tersebut, terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 1,99  trilyun , Belanja Modal sebesar Rp 466,81 milyar, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 50 milyar  dan Belanja Transfer sebesar Rp 534,26 milyar. Sedangkan Pembiayaan Daerah pada pos Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 19,50 milyar  yang akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dari total rencana pendapatan daerah sebesar Rp 2,90 trilyun  setelah dikurangi dengan belanja dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 3,06 trilyun, maka RAPBD Tahun Anggaran 2022 mengalami defisit sebesar Rp 155,36 milyar. Defisit tersebut direncanakan akan ditutup dari perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun 2021”, pungkas Bupati.(dn/kominfo)

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM