Pemkab Diminta Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, Sindi Syakir (kedua dari kiri) meminta Pemkab Cilacap fokus urusan wajib pelayanan dasar pada RKPD 2021.

Pemkab Diminta Fokus Urusan Wajib Pelayanan Dasar

CILACAP – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cilacap Sindi Syakir menegaskan, beberapa sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan kesejahteraan sosial masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kabupaten Cilacap untuk tahun 2021.

Hal itu disampaikan dalam Pokok Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Cilacap dalam Konsultasi Publik RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021, di Aulia Bappeda Kabupaten Cilacap, Senin (6/1). Hal ini didasari atas aspirasi masyarakat saat pimpinan dan anggota DPRD melakukan peninjauan dan audiensi dari masyarakat.

“RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan antar wilayah. Serta efisiensi alokasi berbagai sumber daya pembangunan daerah”, jelasnya.

Sehingga dalam penyusunan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2021, hendaknya Pemkab Cilacap tetap menitikberatkan pada urusan wajib terkait pelayanan dasar. Yakni sektor pendidikan berupa program pendidikan anak usia dini, wajib belajar 9 tahun, pendidikan non formal, serta peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan dan sarpras pendidikan.

Untuk sektor kesehatan, perlu dibuat program  pelayanan kesehatan penduduk miskin, pengadaan peningkatan dan perbaikan sarana prasarana Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan jaringan perbaikan gizi masyarakat. Pencegahan dan penanggulangan penyakit menular, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik.

Pada sektor pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu dibuat program pembangunan jalan dan jembatan, peningkatan sarana RTH, peningkatan sarpras jalan raya, dan pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah. Demikian juga pada sektor perumahan dan kawasan permukiman perlu dibuat program pengembangan, perbaikan, dan perbaikan umum.

Pada sktor perlindungan masyarakaty perlu dibuat program peningkatan kesehatan dan pencegahan bahaya kebakaran, peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan, pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal.

Sedangkan pada program pendidikan politik masyarakat, perlu pengembangan wawasan kebangsaan, peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat, dan program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam. Pada sektor sosial perlu dibentuk program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya.

Selanjutnya berkaitan dengan pelayanan dasar yang tidak kalah penting misalnya pengembangan lembaga ketenagakerjaan, program pemulihan hak anak, perlindungan khusus anak, program penyelesaian konflik konflik pertanahan dan program lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Kami juga berharap dukungan dari BUMD dan BUMN yang ada di Kabupaten Cilacap untuk bisa mengembangkan program CSR sebagai bentuk tanggung jawab sosial dari perusahaan tidak hanya di ring satu atau dua, tapi di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap”, pungkasnya.(dn/kominfo)

Jumlah Pengunjung : 44
image_pdfimage_print

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM

Leave a Reply

Close Menu