Permasalahan Lahan dan Kawasan di Cilacap Perlu Kepastian Hukum
Bupati Cilacap Tatto S. Pamuji meminta hak pengelolaan sebagian kawasan Nusakambangan dalam Rakor bersama Deputi Bidang PLK Kemenko Marves, Selasa (16/2).

Permasalahan Lahan dan Kawasan di Cilacap Perlu Kepastian Hukum

CILACAP – Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi menginventarisasi 7 permasalahan kawasan, tanah, dan lingkungan di Kabupaten Cilacap. Hal itu disampaikan dalam Rakor bersama Pemkab Cilacap secara virtual, Selasa (16/2/2021).

Yakni rencana pengembangan kawasan industri Donan, pengembangan kawasan industri baru di Cilacap Timur, alih fungsi kawasan hutan menjadi permukiman di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan, dan sengketa lahan antara Perhutani dengan masyarakat pada tanah yang diklaim sebagai obyek TORA, yang diklaim sebagai kawasan hutan yang dikuasai Perhutani.

Kemudian konflik tanah PTPN IX Kebun Kawung Blok Cikuya di Desa Bantar Kecamatan Wanareja, permohonan tanah sempadan sungai Kalidonan oleh masyarakat RW 23 Kelurahan Donan, dan pengelolaan kawasan Nusakambangan dengan pembuatan rencana pemanfaatan dan pembagian zonasi.

Deputi PLK Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendriati menjelaskan, pihaknya telah memberikan saran dan usulan terkait penyelesaian permasalahan tersebut. Untuk pengembangan kawasan industri Donan di Kelurahan Kutawaru misalnya. Dari rencana pengembangan seluas 4.000 ha, dalam revisi RTRW hanya terakomodir 800 ha.

Sehingga pemerintah pusat memfasilitasi pengembangan pemanfaatan wilayah Kutawaru dari kawasan hutan menjadi kawasan industri. Sedangkan pengembangan kawasan industri baru di Cilacap Timur menjadi prioritas mengingat Kabupaten Cilacap telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Namun rencana tersebut berbenturan dengan Perhutani (KLHK) dan Kementerian Pertahanan yang berwenang atas kawasan pantai timur Cilacap.

“Adapun saran/usulan yang kami sampaikan yakni mengembangkan kawasan industri baru di Bengawan Donan seluas 816 ha dan kawasan industri Cilacap Timur 1.119 ha”, kata Nani.

Untuk sengketa lahan di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan, wilayah tersebut masih masuk dalam peta kawasan hutan yang berada dibawah penguasaan Perhutani. Namun kini telah berubah menjadi tanah datar dan berdiri menjadi sebuah desa definitif berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah. Dengan demikian perlu adanya kepastian penetapan hukum atas wilayah tersebut.

Selanjutnya konflik antara pihak Perhutani dengan masyarakat, di manatanah yang diklaim sebagai Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) yang luasnya mencapai ribuan hektar. Meski Perhutani mengklaim tanah tersebut berada dalam peta kawasan hutan, namun eksistingnya berupa sawah dan tidak mencerminkan kawasan hutan.

Permasalahan Desa Cimrutu

Sama halnya dengan permasalahan di Desa Cimrutu, perlu adanya penetapan kepastian hukum atas wilayah tanah yang menjadi obyek TORA. Untuk konflik tanah PTPN IX Kebun Kawung Blok Cikuya di Desa Bantar Kecamatan Wanareja, Deputi PLK memberikan saran berupa permohonan pelepasan hak atas tanah PTPN IX ke masyarakat desa kepada Kementerian BUMN.

Terkait permohonan tanah sempadan sungai Kalidonan oleh masyarakat RW 23 Kelurahan Donan, Menteri PUPR dapat memberikan tanggapan atas Surat Bupati Cilacap. Dan untuk pengelolaan kawasan Nusakambangan, Pemkab Cilacap dapat mengelola sebagian wilayah Nusakambangan melalui penetapan zonasi.

“Namun untuk menetapkan zonasi di Nusakambangan, perlu ada pembahasan lebih lanjut antara pemerintah daerah dengan Kemenkumham dan KLHK. Mengingat pulau tersebut merupakan wilayah pemasyarakatan dan cagar alam”, jelasnya.

Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji menjelaskan, sejumlah persoalan tersebut hingga kini belum terselesaikan mengingat keterbatasan wewenang pemerintah daerah. Oleh karena itu pihaknya berharap Deputi PLK Menko Marves dapat memfasilitasi hal tersebut. Penyelesaian masalah ini menjadi prioritas mengingat penetapan status Kabupaten Cilacap sebagai PKN membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai.

“Kami berharap, ada solusi dari pemerintah pusat. RDMP, kalau statusnya tidak dirubah akan tetap seperti itu. Desa Cimrutu ini sudah jadi definitif, mau diapakan lagi. Ini harus diselesaikan”, kata Bupati.

Solusi Permasalahan Desa Cimrutu

Sebagai informasi, saat ini permasalahan Desa Cimrutu tengah ditangani oleh Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Lingkungan (PKTL). Langkah yang paling memungkinkan diambil yakni melalui program Tanah Obyek Reformasi Agraria (TORA). Namun demikian, Deputi PLK akan terus melakukan kajian, termasuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini.(dn/kominfo)

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM