You are currently viewing Pj Bupati Cilacap Tanggapi Pendapat Fraksi DPRD tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023
Pj Bupati Cilacap saat menyampaikan Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati Cilacap terhadap Pandangan Umum Fraksi – Fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023.

Pj Bupati Cilacap Tanggapi Pendapat Fraksi DPRD tentang Raperda Pertanggungjawaban APBD TA 2023

CILACAP – Penjabat Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri menerima masukkan dari 8 fraksi DPRD terkait  Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023 dan siap mengupayakan peningkatan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal tersebut disampaikan Pj Bupati Cilacap dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap yang digelar hari Rabu (12/6/2024) tentang Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap dan Penyampaian Tanggapan dan/atau Jawaban Bupati Cilacap terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Raperda Kabupaten Cilacap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023.

Disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Cilacap terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2023, bahwa Pemerintah Kabupaten Cilacap perlu lebih memperhatikan, mengakomodir, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang dimiliki, kemudian masukan terkait kebijakan zero piutang, hingga verifikasi faktual Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pj Bupati Cilacap, Awaluddin Muuri menyampaikan bahwa beberapa upaya sudah dilakukan untuk mengatasi masalah dan menjalankan masukan-masukan yang diberikan. Diantaranya untuk peningkatan PAD telah dilakukan pengawasan potensi penerimaan pendapatan pajak daerah melalui pemasangan tapping box pada wajib pajak hotel dan restoran, pendataan dan pemutakhiran data serta pemanfaatan transaksi digital.

“Terkait DTKS, Pemerintah Kabupaten Cilacap telah melakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka Verifikasi dan Validasi DTKS dengan melibatkan unsur kecamatan dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta menginstruksikan kepada seluruh Kepala Desa melalui Camat, untuk menyelenggarakan musyawarah desa atau musyawarah kelurahan  yang dilaksanakan dari bulan Juni sampai dengan Juli 2024,” jelasnya.

Ditemui seusai rapat, Awaluddin juga mengucapkan terimakasih atas tanggapan fraksi-fraksi DPRD dan siap menjalankan masukan-masukan yang diberikan.

“Semuanya krusial dan Insya Allah kita akan lengkapi. Semuanya krusial terkait dengan infrastruktur, SDM, kesehatan DTKS, peningkatan pendapatan, pendidikan dan sebagainya memang perlu kita genjot untuk lebih baik,” ucapnya kepada media.

Lebih lanjut juga disampaikan bahwa tetap diperlukan peran dari berbagai pihak untuk membuat Kabupaten Cilacap lebih Maju dan Bercahaya. “Kedepan tentunya kolaborasi antara legislatif dan eksekutif akan membawa Cilacap lebih Maju dan Bercahaya lagi,” pungkasnya.

Sementara Ketua DPRD Cilacap, Taufik Nurhidayat berpesan kepada Pemerintah Kabupaten Cilacap mengenai anggaran yang masih ada atau sisa untuk dapat digunakan demi kepentingan masyarakat Cilacap.

“Pesan saya kepada Pak Pj, kepada Bappeda, kepada Sekda, anggaran yang ada gunakan untuk menutup kebutuhan masyarakat, contohnya jalan. Atau bisa untuk pemeliharaan yang diawasi dengan ketat,” pesannya.  (my/kominfo)

Islamia A Sholihah

DISKOMINFO REPORTER TEAM