Profil Pimpinan

PJ Bupati Cilacap

Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si

Data Pribadi
Nama : Yunita Dyah Suminar, SKM, M.Sc, M.Si
NIP : 19700531 199311 2 001
Pendidikan : S-2 Magister Sains
TTL : CILACAP / 31 Mei 1970
Alamat : PERUMAHAN FIRDAUS ESTATE BLOK i NO 20 SOKARAJA BANYUMAS

Riwayat Jabatan
1. 1993 : STAF RSU
2. 2007 : KABID PERENCANAAN PADA RSUD PROF.DR.MARGONO SOEKARJO
3. 2015 : WAKIL DIREKTUR UMUM & KEUANGAN
4. 2022 : KEPALA DINAS KESEHATAN
5. 2022 : PENJABAT BUPATI CILACAP

Awaluddin Muuri, A.P., M.M.

Data Pribadi

Nama : Awaluddin Muuri, A.P., M.M.
NIP : 19750731 199412 1 001
Jabatan : Sekretaris Daerah
Pendidikan : S-2 Magister Manajemen

Sekretariat Daerah mempunyai tugas
Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
b. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
d. pembinaan administratif dan pembinaan Aparatur Sipil Negara pada Instansi Daerah; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

SEKDA CILACAP

Tugas Penjabat Bupati

Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
Untuk Rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada), terlebih dahulu meminta persetujuan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembahasan rancangan perda, pembahasan rancangan perkada, dan menandatangani perda serta perkada inisiasi baru, kecuali untuk pembahasan rancangan perda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perkada penjabaran APBD sampai dengan proses penandatanganan;
Melakukan:
- - Pengisian pejabat dan mutasi pegawai;
  - Membatalkan perizinan yang dikeluarkan pejabat sebelum dan/atau mengeluarkan perizinan yang berbeda dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
  - Membuat kebijakan pemekaran daerah; dan
  - Membuat kebijakan yang berbeda dengan program pembangunan pejabat sebelumnya, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Memfasilitasi persiapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 dan Pilkada di Kabupaten Cilacap Tahun 2024 serta menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara;
Melaksanakan tugas selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19, dimana tugas dan kewenangannya antara lain memperhatikan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/5184/SJ tanggal 17 September 2020 tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Daerah.