You are currently viewing Proporsi Pajak Daerah, Baru Mencapai 36,49 Persen

Proporsi Pajak Daerah, Baru Mencapai 36,49 Persen

CILACAP – Meningkatnya belanja daerah dari tahun ke tahun perlu diimbangi dengan peningkatan kemampuan keuangan daerah salah satunya melalui intensifikasi pajak daerah dengan cara meningkatkan tarif pajak daerah yang diatur dalam peraturan daerah. Hal tersebut disampaikan Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji dalam tanggapannya atas pandangan umum fraksi terhadap Raperda perubahan ketiga atas Perda Kabupaten Cilacap nomor 18 tahun 2010 tentang pajak daerah.

Tanggapan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, yang di pimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sindy syakir dan dihadiri oleh anggota DPRD serta diikuti oleh pejabat dari seluruh OPD di Kabupaten Cilacap secara virtual, Rabu (9/9).

Dalam tanggapannya Bupati menyampaikan proporsi pajak daerah Kabupaten Cilacap dalam pendapatan asli daerah (PAD) tahun 2019 baru mencapai 36,49% atau senilai Rp 209.475.828.596,- (Dua ratus Sembilan milyar empat ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus dua puluh delapan ribu lima ratus sembilan puluh enam rupiah) dari realisasi PAD tahun 2019 sebesar Rp. 574.069.260.917,42 (Lima ratus tujuh puluh empat milyar enam puluh sembilan juta dua ratus enam puluh ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah empat puluh dua sen).

Lebih lanjut Bupati menyampaikan kebijakan kenaikan tarif pajak daerah didasarkan karena tarif pajak daerah yang tertuang dalam Perda yang sekarang ini masih dibawah tarif pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah.

“Kenaikan tarif Pajak Daerah perlu kami sampaikan bahwa  pada dasarnya tarif yang tertuang dalam Perda masih dibawah tarif pada UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain Tarif Pajak Penerangan Jalan PLN non industri sesuai Perda sebesar 9% adapun sesuai Undang-undang tarif tertinggi 10%,” lanjut Bupati.

Menanggapi saran dewan mengenai  penetapan NPOPTKP sebesar Rp. 300 juta untuk waris atau hibah wasiat tidak dinaikkan, karena  sudah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. Bupati juga sependapat dengan saran dewan untuk melibatkan akademisi dan konsultan dalam upaya peningkatan PAD termasuk Pajak Daerah.

Bupati berharap Raperda Kabupaten Cilacap tentang Perubahan Ketiga Atas Perda Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah untuk segera dibahas lebih lanjut oleh DPRD.(*)

Sumber : Bag. Humas & Protokol Setda Cilacap

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM