Rakor Lintas Menteri Tekankan Prokes dalam Kegiatan Ramadhan
Bupati Cilacap Tatto S. Pamuji mengikuti Rakor Persiapan Ramadhan (Foto : Nenden)

Rakor Lintas Menteri Tekankan Prokes dalam Kegiatan Ramadhan

CILACAP – Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1442 H, Menteri Dalam Negeri bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Agama, Menteri Perhubungan, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Kepala BIN dan Gubernur seluruh Indonesia mengadakan rapat koordinasi keamanan dan penegakan hukum, Senin (12/4/2021).

Acara tersebut diselenggarakan secara virtual melalui Zoom Meeting yang diikuti Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji, Wakil Bupati Syamsul Auliya Rachman, perwakilan Forkopimda, beserta sejumlah undangan di Ruang Prasanda.

Dalam rapat tersebut, Mendagri, Tito Karnavian mengingatkan kembali Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid 19 No. 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan upaya pengendalian penyebaran covid 19 selama bulan Ramadhan 1442 H. Surat Edaran tersebut melingkupi protokol kesehatan umum, pengendalian kegiatan ibadah selama bulan Ramadhan dan Sholat Idul Fitri, pengendalian mudik 6-17 Mei 2021 dan optimalisasi posko Covid 19 di desa dan kelurahan.

Pelarangan mudik ini merupakan upaya untuk menekan angka penyebaran Covid 19, terutama bagi lansia yang memiliki resiko tinggi untuk terpapar. Menurut Tito, pemudik OTG yang bersifat masif bisa menularkan kepada para lansia yang bisa berakibat fatal.

Sementara dari Peraturan Menteri Perhubungan no 13 Tahun 2021 menegaskan perihal larangan penggunaan sarana transportasi darat, kereta api, laut, udara, maupun kendaraan pribadi kecuali untuk transportasi barang dan logistic serta kedinasan/tugas dan kepentingan yang mendesak.

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga mengingatkan mengenai dinamika politik di Indonesia. Ia mengajak agar para pemimpin agama dapat memberikan ceramah yang menyejukkan hati. Hal tersebut dilakukan untuk mengindari  terjadinya politisasi kepentingan, misalnya politisasi aksi terorisme dan politisasi kebijakan pemerintah terkait larangan mudik.

Dari pihak Kepolisian Republik Indonesia akan melaksanakan operasi Ketupat 2021 di banyak titik perbatasan-perbatasan wilayah antar provinsi. Mereka akan meminta masyarakat putar balik ke wilayah masing-masing jika tidak dapat menemukan alasan yang tepat dan sesuai dengan kriteria dari kebijakan yang ada.

Lebih lanjut, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mengharapkan agar masyarakat Jawa Tengah bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjalankan kebijakan pemerintah mengenai larangan mudik kali ini.

“Saya berharap agar masyarakat Jawa Tengah, terutama TNI, POLRI, ASN, Karyawan BUMN dan BUMD bisa menjadi role model dalam penerapan protokol kesehatan di tengah masyarakat termasuk di dalam mematuhi kebijakan larangan mudik,” tutupnya.(ndn/kominfo)

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM