Bupati Menandatangani Berita Acara Penetapan Raperda Penanggulangan Penyakit menjadi Perda

Raperda Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap disahkan DPRD menjadi Perda

CILACAP – Rancangan peraturan daerah (Raperda) Kabupaten Cilacap tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap telah di sahkan menjadi perturan daerah (Perda) dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, Kamis (10/09/2020).

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Cilacap Purwati, dengan mendengarkan tanggapan Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Cilacap.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Cilacap Anggit Adi Juwita mengatakan, dalam Perda tersebut mengatur perilaku masyarakat untuk hidup bersih dan sehat, bukan hanya untuk mengatur Covid-19, tetapi juga seluruh penyakit yang mungkin terjadi di Cilacap, seperti HIV dan stunting.

Terkait dengan penanggulangan Covid-19, pelanggar akan dikenakan denda. Dalam implementasinya, denda juga tidak harus diberlakukan secara maksimal, akan tetapi diberikan sebagai efek jera kepada masyarakat dan bukan untuk memberatkan masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat.

Selain mengatur penggunaan masker, dalam Perda tersebut juga mengatur kegiatan pada badan usaha dan lainnya, untuk melaksanakan protokol kesehatan.

Bupati Cilacap bersama Ketua DPRD Cilacap dalam rapat paripurna Penetapan Raperda Penanggulangan penyakit di kabupaten Cilacap menjadi Perda

Dalam pendapat akhirnya, Bupati Cilacap Tatto Suwarto Pamuji mengatakan, bahwa perkembangan sebaran penyakit yang tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial, dan jenis kelamin termasuk dengan semakin meningkatnya jumlah kasus infeksi dan penyebaran Corona Virus Disease – 2019 (COVID – 19) di Kabupaten Cilacap yang semakin mengkhawatirkan.

Dalam rangka pencegahan dan untuk meminimalisasi penyebaran penyakit serta virus COVID-19, perlu adanya langkah-langkah yang ditempuh sebagai kebijakan daerah dalam pelaksanaan pencegahannya.

Pencegahan dan penanggulangan penyakit bertujuan untuk menghentikan penyebaran, meminimalkan jumlah penderita, meminimalkan jumlah kematian, memaksimalkan angka kesembuhan, menjaga ketahanan masyarakat terhadap paparan penyakit, serta melindungi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sebagai perwujudan hak asasi manusia.

“Kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Panitia khusus III DPRD Kabupaten Cilacap yang telah menyampaikan pendapat akhir fraksi dan telah menyetujui Raperda Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Cilacap untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah” ungkap Bupati.

Pada Perda tersebut pasal 30, ayat 2 dinyatakan, jika melanggar dengan tidak mengenakan masker akan mendapatkan sanksi denda maksimal Rp 50 ribu, atau pidana penjaara maksimal 3 bulan. (wd/kominfo)

Baca Juga : DPRD Cilacap Apresiasi Raperda Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit


Jumlah Pengunjung : 116