You are currently viewing Realisasi Investasi 2020 Capai Rp 3,9 M, Cilacap Bakal Optimalkan Melalui MPP
Desain Mall Pelayanan Publik yang akan dibangun di Cilacap.

Realisasi Investasi 2020 Capai Rp 3,9 M, Cilacap Bakal Optimalkan Melalui MPP

CILACAP – Realisasi investasi di Kabupaten Cilacap tahun 2020 sebesar Rp 3,9 trilyun. Meski lebih rendah dibanding capaian tahun 2019 sebesar Rp 7,2 trilyun, realisasi 2020 lebih besar dibanding target yang ditetapkan sebesar Rp 913 milyar.

Kepala Dinas  Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cilacap, Dian Arinda Murni, seperti dilansir Liputan 6.com, Sabtu (23/1/2021) menjelaskan, ada beberapa hal yang menyebabkan capaian investasi tahun ini lebih rendah dibanding sebelumnya.

Realisasi Investasi Cilacap 2020

Salah satunya tidak ada penambahan investasi dari PT. Sumber Segara Primadaya (S2P) selaku pengelola Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Cilacap. “PT S2P merupakan salah satu penyumbang investasi terbesar pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 tinggal penyelesaian sehingga tidak ada penambahan investasi atau aset,” kata Dian.

Dian menambahkan, pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia sejak Maret 2020 juga turut berdampak terhadap capaian investasi di Kabupaten Cilacap. Sebab beberapa perusahaan retail terpaksa menunda rencana untuk membuka usaha di Kabupaten Cilacap.

Di sisi lain, sektor pariwisata dan perhotelan juga terkena imbas pandemi Covid-19. Namun untuk bisnis perumahan saat ini terpantau cukup mantap untuk bertahan di tengah pandemi. Pemkab Cilacap terus berupaya memperbaiki dan mengembangkan iklim investasi.

“Salah satunya melalui pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) yang ditargetkan selesai pada 2021”, jelasnya.

Pemkab Cilacap telah mengalokasikan anggaran Rp 14 milyar untuk pembangunan MPP. Lokasinya direncanakan berada di Jalan Tentara Pelajar, berdekatan dengan Gedung Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Cilacap.

MPP akan mengintegrasikan 42 layanan publik dalam satu atap. Didalamnya terpasuk pelayanan publik dari Pemkab Cilacap dan institusi vertikal. Misalnya administrasi kependudukan, perizinan, pembayaran pajak, PDAM, Samsat, BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, Taspen, dan BPN.

“Kita berharap MPP dapat meringkas seluruh pelayanan. Sehingga masyarakat dapat mengurus perizinan secara efektif dan efisien”, pungkasnya.(dn/kominfo)

Dony R Bintoro

DISKOMINFO REPORTER TEAM