You are currently viewing Terkait Perijinan, Kewenangan Camat Bakal Dipangkas

Terkait Perijinan, Kewenangan Camat Bakal Dipangkas

CILACAP – Kewenangan Camat dalam proses penerbitan dan penandatanganan perijinan bakal berkurang menyusul adanya ketentunan pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara elektronik. Ketentuan ini menyebutkan, penyelenggaraaan kewenangan pemberian perizinan berusaha dilayani secara elektronik melalui sistem OSS atau Online Single Submission. Kewenangan camat yang semula ada 16 perizinan, kedepan bakal dipangkas hanya menjadi tiga perizinan saja.

Kabag Pemerintahan Setda Cilacap – Yuni Kustowo mengatakan, diperlukan pengaturan kembali untuk pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan kepada camat di Kabupaten Cilacap. Hal itu diungkapkan saat dirinya menjadi narasumber dalam public hearing Rancangan Peraturan Bupati Cilacap terkait aturan tersebut. Acara berlangsungi rabu pagi di ruang rapat Kesbangpol.
Yuni Kustowo menjelaskan, dengan sistem OSS sebenarnya masyarakat lebih dimudahkan dalam pengurusan perijinan. Karena hanya datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, cukup mengisi dan melengkapi data, maka NIB atau nomor induk berusaha segera muncul .
Dikatakan, tiga perizinan yang akan menjadi kewenangan apra camat yaitu Ijin Mendirikan Bangunan – IMB rumah tinggal tunggal, Ijin Mendirikan Bangunan Usaha Kecil dengan luas sampai 100 meter persegi serta izin Pemasangan Reklame komersil lingkup Kecamatan.
Agenda dengar pendapat atau public Hearing Rancangan Perubahan Perbub Nomor 86 Tentang Pendelegasian Penandatanganan Perizinan Kepada Camat siang tadi turut dihadiri Bagian Hukum Setda Cilacap dan perwakilan semua dinas /instansi di lingkungan Pemkab Cilacap.(Rin).

Leave a Reply